Ujian Nasional dihapuskan. Itulah berita yang akhir-akhir ini terdengar. Ada yang gembira, ada yang biasa saja, dan sebagian lainnya khawatir. Berita ini muncul setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi gugatan Ujian Nasional (UN) yang diajukan pemerintah. Dengan putusan ini, Ujian Nasional (UN) dinilai cacat hukum dan pemerintah dilarang menyelenggarakannya. Dengan kata lain berdasar ketentuan hukum, Ujian Nasional (UN) resmi dihapuskan.

Memang, jika kita mengacu pelaksanaan UN selama ini penuh carut marut. Perdebatan panjang tidak ada hentinya. Mulai dari kualitas pendidikan yang tidak merata, kecurangan dalam pelaksanaannya dan sebagian institusi pendidik dan LSM menganggap UN adalah intervensi pemerintah dalam proses teknis pendidikan.

Terlepas dari nanti UN ada atau tidak (menunggu peninjauan kembali (PK) -jika dikabulkan MA), hendaklah kita berpikiran dingin. Sebagai bangsa yang sedang belajar mengelola pendidikan secara benar, kita harus mempunyai gambaran tentang sistem pendidikan. Bagaimana caranya nanti Indonesia bisa mengukur kualitas pendidikan. Betul, jika pelaksanaan UN penuh kecurangan sehingga pelaksanaannya mubazir dan cenderung membuang dana. Tetapi, rencana PTN ikut terlibat didalamnya bukankah itu sarana untuk memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas UN? Lagipula jika UN dihapus dan kinerja proses belajar sepenuhnya diserahkan ke otonomi sekolah, bagaimana kita bisa mengevalusi sarana dan prasaran di sekolah serta membandingkannya dengan sekolah lain? Dan juga apakah sekolah bisa diberi tanggung jawab untuk semua urusan itu. Kita semua tau, sekolah di Indonesia terdistribusi sangat luas dengan problematika masing-masing, sehingga bagaimana mungkin semua diberi tanggung jawab yang sama.

Saya, lebih setuju dengan pernyataan Seto Mulyadi (ketua komnas perlindungan anak) di kompas online, yakni mendukung UN tidak perlu dihapus. Kelulusan setiap siswa di level pendidikan didasarkan pada proses belajar mengajar selama siswa di sekolah. UN ditempatkan sebagai bagian dari proses penilaian. Melalui UN pula, pemerintah atau sekolah bisa menggunakannya untuk mengevaluasi sarana dan prasarana pendidikan seperti kualitas guru, kurikulum, dan standar penilaian.

Tapi apapun keputusannya, mari kita dukung upaya semua pihak untuk mencerdaskan bangsa ini dari kebodohan dan ketidakjujuran yang sudah sistemik baik dibirokrasi maupun sekolah melalui UN yang lalu.